Senin, 27 April 2009

PELUANG DAN TANTANGAN HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA - AUSTRALIA*)

Duta Besar Republik Indonesia
Canberra ACT Australia



PELUANG DAN TANTANGAN
HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA - AUSTRALIA*)

I. LATAR BELAKANG

1. Hubungan bilateral Indonesia dan Australia tergolong hubungan yang sangat unik, di satu sisi menjanjikan berbagai peluang kerjasama namun di sisi lain juga penuh dengan berbagai tantangan. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai perbedaan menyolok diantara kedua negara dan bangsa bertetangga, yang terkait dengan kebudayaan, tingkat kemajuan pembangunan, orientasi politik yang mengakibatkan pula perbedaan prioritas kepentingan.

2. Tidak dipungkiri, perbedaan-perbedaan tersebut akan menciptakan berbagai masalah yang akan selalu mewarnai hubungan kedua negara di masa-masa mendatang. Adalah naif, jika ada yang berpendapat bahwa pada suatu titik hubungan kedua negara akan tercipta sedemikian rupa sehingga terbebas dari masalah. Sebaliknya data empiris menunjukkan bahwa hubungan kedua negara memiliki kecenderungan yang sangat fluktuatif, sehingga para pemimpin serta masyarakat kedua negara dituntut untuk selalu siap dengan berbagai solusi menghadapi setiap masalah yang muncul.

II. MEMBANGUN KEMBALI SALING PERCAYA

3. Sejak lepasnya Timor Timur dari Indonesia pada tahun 1999, pemerintah kedua negara telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi ketegangan hubungan yang ditimbulkan dari 'campur tangan' Australia di bekas propinsi ke-27 Indonesia tersebut, dalam rangka mencapai suatu tahapan hubungan yang sehat, dewasa, dan berkesinambungan. Buah kerja keras ini ditandai oleh kunjungan Presiden Abdurrahman Wahid ke Australia, bulan Juni 2001 yang diikuti oleh kunjungan Perdana Menteri John Howard ke Indonesia, bulan Agustus 2001. Pada kesempatan kedua kunjungan tersebut, kedua belah pihak menggarisbawahi pentingnya membangun rasa saling percaya dan saling pengertian serta mengembangkan dialog guna memperkuat ikatan antar dua bangsa. Kedua pemimpin juga menegaskan kembali keinginan kuat untuk memperbaiki hubungan melalui berbagai kerjasama di berbagai bidang.

4. Dalam kunjungan ke-dua ke Indonesia (Februari 2002), Perdana Menteri John Howard menyatakan bahwa Pemerintah Australia akan selalu siap membantu Pemerintah RI keluar dari krisis ekonomi sembari menegaskan dukungan penuh Pemerintah Australia terhadap integritas dan keutuhan wilayah RI, yang sekaligus mementahkan harapan sementara kalangan yang mengharapkan dukungan Australia untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun tidak dapat dipungkiri bahwa segelintir individu di berbagai belahan dunia, dan kemungkinan juga di Australia, beranggapan dan berharap agar Papua serta Aceh lepas dari Indonesia, tanpa menyadari dampak politis dan instabilitas keamanan yang akan ditimbulkan, terutama untuk kawasan.

5. Pemerintah Australia menaruh perhatian besar terhadap setiap perkembangan yang terjadi di Indonesia. Salah-satu indikatornya adalah kedatangan Perdana Menteri John Howard bersama beberapa Kepala Negara/Pemerintah negara sahabat pada tanggal 19 - 20 Oktober 2004 dalam rangka menghadiri pelantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sesuatu yang baru pertama kalinya terjadi sepanjang sejarah Indonesia. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan ke-sembilan John Howard selama menjadi Perdana Menteri Australia.

6. Selain pemerintah, berbagai kalangan di Australia juga menaruh perhatian besar kepada Indonesia yang terlihat dari berbagai sorotan masyarakat, terutama kalangan media terhadap Indonesia. Penyebab utamanya, antara lain: pertama, Indonesia dipandang sebagai negara besar, sekaligus tetangga terdekat Australia, sehingga setiap perkembangan yang terjadi di Indonesia selalu diikuti dan berdampak (positif atau negatif) terhadap Australia; kedua, 31% rakyat Australia menganggap Indonesia sebagai ancaman terbesar seperti yang ditemukan oleh hasil survei 'the Australian Strategic Policy Institute' tahun 2001 dan kembali dipublikasikan pada tahun 2004 menjelang penyelenggaraan pemilihan umum Australia (9 Oktober 2004). Berkembangnya isu-isu sensitif antara kedua negara saat itu, antara lain Timor Timur, kasus migran gelap Kapal Tampa dan beberapa kasus serupa yang menggunakan Indonesia sebagai batu loncatan menuju Australia serta merebaknya tindakan terorisme yang memanipulasi ajaran Islam yang berpuncak pada serangan 11 September 2001 di New York disusul peledakan bom Bali, Hotel JW Marriot (2003), dan Kuningan (2004), seolah-olah memberikan 'pembenaran' terhadap hasil survei tersebut; dan, ketiga, media Australia memiliki beban 'psikologis' atas tewasnya 5 (lima) wartawannya di Balibo, Timor Timur (1975) yang menurut mereka dilakukan Kopassus, walaupun serangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh Australia telah membantah tuduhan tersebut. Ketiga faktor di atas akan selalu mempersulit (inhibit) upaya-upaya Indonesia untuk membangun dan meningkatkan hubungan bilateral dengan Australia (Sherman Report).

III. PERKEMBANGAN POLITIK DALAM NEGERI AUSTRALIA

7. Pemilu Federal Australia baru saja usai, yang diselenggarakan pada tanggal 9 Oktober 2004 untuk memilih 150 anggota majelis rendah (House of Representatives) dan sebagian (40) anggota majelis tinggi (Senate). Sekitar 13 juta masyarakat pemilih telah menggunakan hak pilihnya pada pemilu tersebut, yang menghasilkan 87 kursi untuk kubu PM John Howard/Koalisi Partai Liberal - Nasional (mayoritas), sedangkan Partai Buruh (Oposisi) hanya memperoleh 60 kursi. Dengan demikian PM John Howard kembali mengukuhkan dirinya sebagai Perdana Menteri Australia untuk masa jabatan ke-4 (2004-2007). Sedangkan di Senate, Partai Koalisi juga menguasai mayoritas dengan 39 kursi dari 76 kursi yang tersedia, sementara Partai Buruh hanya mendapatkan 28 kursi.

8. Dibandingkan dengan hasil Pemilu 10 November 2001, Koalisi Partai Liberal-National menguasai 82 kursi dan Partai Buruh 65 kursi untuk House of Representative. Sementara untuk Senate, Koalisi Partai Liberal-National menguasai 35 kursi sedangkan Partai Buruh 28 kursi. Koalisi Partai Liberal-National berhasil meningkatkan perolehan kursinya, 5 kursi di House of Representatives dan 4 kursi di Senate, sehingga menguasai mayoritas suara di kedua kamar parlemen tersebut. Sudah dapat dipastikan bahwa pemerintahan John Howard akan semakin percaya diri dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan-kebijakannya dalam negeri dan luar negerinya, karena proses pengambilan keputusan di kedua lembaga legislatif tersebut tidak akan mendapatkan tentangan yang berarti dari partai oposisi.

9. Sementara itu, kegagalan partai oposisi di bawah kepemimpinan Mark Latham untuk memenangkan pemilu Australia 2004 dapat ditinjau dari dua sisi. Dari sisi Partai Buruh, faktor utamanya adalah disebabkan ketidakmampuannya meyakinkan para pemilih bahwa Partai Buruh juga 'a credible economic manager', sementara para pemilih memahami benar bahwa partai pemerintah telah berhasil membawa Australia ke tingkat kesejahteraan dan perekonomian yang sangat mapan saat ini. Faktor kegagalan lainnya adalah program konservasi hutan di negara bagian Tasmania yang ditawarkan oleh partai oposisi yang mengedepankan 'environment-friendly policy' dipersepsikan oleh para pemilih akan menciptakan pengangguran besar-besaran di sektor kehutanan yang merupakan tulang punggung perekonomian di negara bagian tersebut. Kebijakan partai oposisi tersebut dimanfaatkan oleh partai pemerintah dengan memperkenalkan program konservasi hutan tanpa harus mempengaruhi lapangan kerja di bidang kehutanan untuk masyarakat Tasmania.

10. Dari sisi partai pemerintah, John Howard berhasil menonjolkan kemampuannya dalam menjaga keamanan nasional (security credentials) di mata para pemilih, terutama di dalam penanganan kasus-kasus terorisme. Keterlibatan Australian Federal Police (AFP) dalam penyelidikan Bom di Kuningan (di depan Kedutaan Besar Australia di Jakarta) telah turut memperkuat 'security credentials' partai pemerintah tersebut seperti yang ditunjukkan oleh hasil polling pendapat yang dilakukan segera setelah Bom Kuningan. Faktor lainnya adalah 'economic credentials' Partai Koalisi dalam mengelola perekonomian Australia yang semenjak pemerintahan John Howard (1996) berhasil mengubah anggaran belanja defisit (periode pemerintahan Partai Buruh sebelumnya) menjadi surplus. Pemerintahan John Howard juga berhasil mengendalikan tingkat suku bunga dan inflasi pada level yang relatif rendah, sekaligus menekan angka pengangguran. Dalam masa kampanye, partai pemerintah sangat menonjolkan keberhasilan tersebut sekaligus melancarkan 'scare campaign' dengan menyatakan bahwa jika Partai Buruh memerintah, maka tingkat suku bunga akan menjadi tinggi.

IV. ISU-ISU SENSITIF YANG POTENSIAL MENGGANGGU HUBUNGAN

11. Walaupun di masa lalu, Indonesia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Australia di bawah kepemimpinan Partai Buruh tidak berarti hubungan bilateral kedua negara menjadi buruk di bawah pemerintahan Partai Koalisi. Patut diakui, orientasi pemerintahan John Howard yang cenderung mengedepankan aliansinya dengan Amerika Serikat dan lebih pragmatis dalam mencapai kepentingan nasionalnya, kadang kala dipandang kurang sensitif dan terkesan menjaga jarak oleh negara-negara di kawasan. Penolakan Australia untuk mengaksesi 'Treaty of Amity and Cooperation ASEAN' (TAC) adalah salah-satu contoh, dengan alasan penandatanganan perjanjian tersebut akan mencegah Australia untuk menunaikan kewajibannya di pakta ANZUS (tidak saling-serang dengan negara-negara penandatangan TAC, termasuk China, India, Pakistan, Russia, dan Jepang, mitra wicara ASEAN), disamping akan mencegah Australia mengecam pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia di negara-negara ASEAN, khususnya Myanmar. Sementara anggota ASEAN memandang bahwa aksesi TAC oleh Australia merupakan 'a positive gesture' yang akan mempertinggi tingkat kepercayaan ASEAN terhadap Australia. Pada dasarnya prinsip-prinsip yang terkandung di dalam TAC juga tercermin di dalam Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) seperti, antara lain, prinsip 'non-interference' dan penggunaan cara-cara damai dalam memecahkan setiap permasalahan yang timbul diantara negara-negara penandatangan TAC.

12. Doktrin 'pre-emptive strikes' yang dispekulasikan media-massa akhir-akhir ini sebagai alasan keengganan Pemerintah Australia untuk menandatangani TAC mengemuka ketika PM John Howard kembali menyinggung masalah tersebut dalam kampanye pemilu Australia yang lalu. Dalam salah-satu suatu wawancara radionya, menjelang keberangkatan menuju Laos untuk menghadiri 'Commemorative Summit' (30 November 2004), Perdana Menteri John Howard menegaskan kembali bahwa 'pre-emptive strikes' akan dilakukan sebagai pilihan terakhir untuk mempertahankan diri dari 'imminent attack if the country involved were not taking action to prevent the threat…. That is a simple statement of fact, but I don't anticipate for a moment it is going to occur'. Patut dicatat, Indonesia didukung oleh sejumlah negara-negara ASEAN telah menyatakan penolakan tegas atas kebijakan tersebut dan pada tahun 2002 ketika pertama kali konsep tersebut dikemukakan oleh pemerintah Australia telah mendapatkan jaminan dari Menteri Luar Negeri Alexander Downer bahwa negaranya tidak akan mengirimkan pasukan komando ke Indonesia untuk secara langsung menumpas kelompok-kelompok teroris disamping karena bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara, juga dipandang merupakan tindakan agresi terhadap suatu negara berdaulat.

13. Dapat dikatakan bahwa pada dasarnya Australia cenderung memperkuat hubungan secara bilateral dengan negara-negara ASEAN daripada memperkuat kerjasama di dalam kerangka kerja organisasi regional atau multilateral, seperti yang terlihat dalam kasus invasi Irak yang keputusannya mengesampingkan PBB. Baru-baru ini pemerintah Australia juga mengusulkan penandatanganan sebuah perjanjian bilateral luas dengan Indonesia (umbrella agreement) mencakup segala aspek kerjasama yang mampu disepakati oleh kedua negara, tidak semata-mata bidang keamanan seperti yang diulas luas oleh media masa akhir-akhir ini. Australia telah memiliki perjanjian sejenis dengan Thailand.

V. UPAYA MENGUBAH PELUANG KONFLIK MENJADI KERJASAMA

14. Saat ini, paling tidak terdapat dua isu yang memerlukan perhatian khusus pemerintahan kedua negara, yaitu ancaman terorisme dan imigran gelap. Ancaman terorisme sejauh ini telah berhasil dimanfaatkan untuk meningkatkan kerjasama, antara lain dengan penandatanganan 'Memorandum of Understanding on Counter Terrorism' yang antara lain meliputi kegiatan tukar-menukar informasi intelijen, menghidupkan kembali kerjasama dan pengembangan kemampuan antara agen penegak hukum. Bahkan pada bulan Februari 2004, Indonesia dan Australia bersama-sama menyelenggarakan 'Ministerial Conference on Counter Terrorism' yang dihadiri para menteri negara-negara kawasan. Salah satu hasil konkret yang disepakati adalah pendirian 'Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation' (JCLEC) yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kemampuan operasional para petugas penegak hukum di kawasan guna memerangi transnational crime, khususnya terorisme.

15. Keengganan Indonesia menjadi bagian 'Pacific Solution' dalam menyelesaikan masalah migran gelap mendorong penyelenggaraan 'Bali Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Trans-national Crime' tahun 2002 dan 2003 yang disponsori oleh Indonesia dan Australia disusul dengan penyelenggaraan 'Regional Ministerial Conference on Combating Money Laundering and Terrorist Financing' tahun 2002. Seperti diketahui, Australia menggunakan Papua New Guinea dan Nauru untuk menampung para pengungsi gelap yang akan menuju Australia dengan cara memberlakukan 'exclusive immigration zones' terhadap beberapa pulau terluarnya yaitu pulau Christmas, kepulauan Cocos, dan pulau Ashmore Reef (September 2001), sehingga para pencari suaka yang mendarat di pulau-pulau tersebut belum dapat meng-klaim bahwa mereka telah berada di wilayah keimigrasian Australia. Dengan cara demikian, pemerintah Australia merasa 'berhak' mengirimkan para pencari suaka tersebut ke negara lain, dalam hal ini Papua New Guinea dan Nauru. Perkembangan positif juga terlihat dengan kesepakatan kedua negara untuk mencari berbagai upaya guna meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Tukar-menukar kunjungan para perwira tinggi kedua negara berlangsung secara berkelanjutan, sementara sejumlah personil TNI mengikuti berbagai program pendidikan di Australia untuk memperdalam pengetahuan mereka.

VI. HUBUNGAN AKAR RUMPUT

16. Terlepas dari masalah-masalah yang mengandung potensi konflik di atas, hubungan antara kedua masyarakat dalam berbagai bidang tetap tinggi, seperti dalam bidang pendidikan, budaya, dan perdagangan. Hal tersebut merupakan aset penting dalam hubungan kedua negara yang perlu terus dipupuk dan dikembangkan, sehingga diharapkan akan memainkan peran penting dalam peningkatan hubungan kedua negara. Upaya bersama Indonesia dan Australia untuk saling tukar para pemimpin akar rumput, termasuk para pemimpin agama, telah dirintis beberapa tahun terakhir ini. Prakarsa untuk menyelenggarakan 'interfaith dialogue', Yogya 6 - 7 Desember 2004 yang lalu, yang melibatkan para pemimpin agama negara-negara ASEAN, Australia, New Zealand, Papua Nugini, dan Timor Leste merupakan salah-satu contoh konkrit untuk membina saling pengertian diantara bangsa seraya memberdayakan kalangan moderat di seluruh agama yang terlibat di dalam dialog tersebut.

17. Di sektor pendidikan, terdapat sekitar 25.000 mahasiswa Indonesia yang saat ini belajar di Australia dan sebagian diantaranya adalah penerima beasiswa Pemerintah Australia, melalui AusAID. Mahasiswa Indonesia non-AusAID menyumbang sekitar 750 juta A$ per tahun bagi perekonomian Australia, sementara beasiswa yang disediakan Australia bagi mahasiswa Indonesia bernilai 16,25 juta A$ per tahun. Tentunya kelak di kemudian hari diharapkan para mahasiswa Indonesia yang menuntut ilmu di Australia tersebut akan menularkan pemahaman mendalam mereka mengenai Australia di Indonesia, apalagi jika sebagian diantara mereka memegang posisi kunci di berbagai institusi, baik pemerintah maupun swasta di Indonesia.

18. Patut pula dicatat, terdapat sekitar 250.000 pelajar/mahasiswa Australia yang mempelajari bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Jika jumlah mereka digabungkan dengan jumlah masyarakat Australia yang sudah menguasai bahasa Indonesia tentunya akan cukup signifikan untuk memberikan pengaruh positif bagi peningkatan saling pengertian di antara kedua bangsa.

VII. KERJASAMA EKONOMI

19. Dalam bidang ekonomi, Australia adalah salah satu negara yang memiliki perekonomian terbaik di dunia. Hal ini merupakan salah satu faktor pendorong bagi Indonesia untuk meningkatkan kerjasama guna membantu perekonomian Indonesia keluar dari krisis sejak tahun 1997. Dalam bidang perdagangan, terdapat beberapa sinyal positif yang menandai kemajuan perdagangan kedua negara. Pada tahun 2003, perdagangan Indonesia - Australia mencapai 6,7 miliar A$ (4,46 miliar US$, meningkat 11% dibandingkan tahun 2002). Nilai ekspor Indonesia mencapai 4,053 miliar A$ (2,65 miliar US$) sementara nilai impor dari Australia mencapai 2,762 A$ (1,8 miliar US$). Dengan demikian pada tahun 2003 Indonesia menikmati surplus dalam perdagangannya dengan Australia sebesar 1,291 miliar A$ (846 juta US$). Patut pula dicatat bahwa 'Official Development Aid' (ODA) Australia untuk Indonesia adalah A$ 160.8 juta terbesar kedua setelah Papua Nugini yang menerima sekitar A$ 300 juta.

20. Juga perlu dicatat bahwa walaupun perekonomian Indonesia didera krisis sejak tahun 1997, sekitar 400 perusahaan Australia yang beroperasi di Indonesia tetap mempertahankan roda bisnisnya dengan mitra mereka di Indonesia. Nilai investasi perusahaan-perusahaan Australia ini cukup berarti bagi Indonesia.

21. Belajar dari pengalaman sejak krisis ekonomi tahun 1997, Pemerintah RI telah menerapkan sebuah sistem ekonomi berorientasi pasar yang kuat, dalam upaya melepaskan diri dari krisis secara bertahap. Hasilnya dalam beberapa tahun terakhir tingkat inflasi dan tingkat suku bunga cukup rendah, cadangan devisa menguat, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nilai tukar rupiah terhadap US$ juga menunjukkan kecenderungan yang semakin stabil.

22. Di samping itu, pertumbuhan PDB Indonesia telah melampaui perkiraan pemerintah dan kebanyakan analis, yaitu 4,1% pada tahun 2003 dan diharapkan akan meningkat hingga 5% pada tahun 2004. Tingkat inflasi menurun drastis dari lebih 10% pada tahun 2002 menjadi 5,1% pada akhir tahun 2003 dan menunjukkan trend yang cukup rendah pada tahun 2004.

VIII. PENUTUP

23. Pemilihan Presiden RI secara langsung untuk pertama kalinya pada tanggal 20 September 2004 yang berlangsung dengan aman dan sangat demokratis merupakan modal utama Indonesia dalam meningkatkan pergaulannya di dunia internasional. Prestasi tersebut mendapat pujian dunia, yang secara nyata ditunjukkan dengan kehadiran sejumlah kepala negara sahabat, termasuk Perdana Menteri John Howard, pada acara pelantikan Presiden Bambang Yudhoyono pada tanggal 20 Oktober 2004.

24.

Namun demikian, tantangan ke depan tidaklah kecil. Era baru yang dibawa oleh pemerintahan baru di kedua negara menciptakan harapan baru pula. Hadirnya Perdana Menteri John Howard dalam pelantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan suatu cerminan kuat dari keinginannya untuk meningkatkan hubungan. Dengan dilandasi keinginan tulus, diharapkan kedua pemimpin tersebut mampu mengelola berbagai peluang dan tantangan yang ada untuk semaksimal mungkin meningkatkan hubungan bilateral berlandaskan prinsip-prinsip saling menghargai, saling menguntungkan, serta tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Tanpa kerjasama yang erat di antara kedua negara dapat dipastikan tidak akan tercipta kestabilan dan kemakmuran di kawasan.





Canberra, 6 Desember 2004


Imron Cotan
Duta Besar


*) Ceramah Duta Besar LB & BP RI untuk Australia dan Vanuatu di
Universitas Negeri Jakarta, Universitas Padjadjaran, Universitas
Gadjah Mada dan Universitas Andalas, Desember 2004.



________
Related:

Events in Pictures: Kunjungan Duta Besar RI ke UNPAD, UNJ, UNAND dan UGM


EMBASSY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
8 Darwin Avenue, Yarralumla
A.C.T. 2600 - AUSTRALIA
http://www.kbri-canberra.org.au

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar